dr Albani mengatakan untuk sistem rujukan dengan tiga rumah sakit tipe C yang ada, 500 tempat tidur siap digunakan. Namun dengan jumlah kehamilan mencapai 62 ribu ibu hamil, fasilitas yang ada ia katakan tidak mencukupi.
"Ini masih jauh sebetulnya. APBD kita sekarang memang tidak tahu kenapa ramping, apakah di kementerian juga ramping? Ya tidak tahulah tapi mudah-mudahan tidak menjadi halangan untuk kita," kata dr Albani di acara forum Keluarga Sehat, Lido Lakes Resort, Sukabumi, dan ditulis pada Jumat (5/12/2014).
Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dr Lily Sulistiowati, mengatakan sebenarnya anggaran sudah banyak diberikan untuk daerah. Selama ini, pemerintah pusat hanya mengelola 15 persen dari anggaran negara untuk kesehatan dan sisanya 85 persen sudah diberikan untuk daerah.
Jika memang APBD dirasa kurang, Lily mengatakan pemerintah daerah (Pemda) bisa menarik pajak rokok untuk membantu program pembangunan kesehatan. Indonesia yang menurutnya masih lemah mengatur membuat banyak industri rokok tumbuh subur.
"Tahun 2014 yang harus dikejar para camat ini adalah pajak rokok daerah. Itu kan lumayan besar bisa membantu, ya minimal 50 persen membantu untuk anggaran," ujar Lily saat ditemui pada acara yang sama.
"Uang ada kok, sebetulnya sudah banyak uang dialirkan untuk daerah," imbuhnya.
(wad/up)
1,288 share this. 1,170 share this. 964 share this. 915 share this. 912 share this. 889 share this. 883 share this. 855 share this. 761 share this. 706 share this.
0 comments:
Post a Comment