Rencana Golkar versi Agung Laksono yang meminta agar mengubah susunan Fraksi Partai Golkar di DPR rupanya sulit terwujud. Sebab, Golkar hasil Munas Ancol dianggap ilegal.
"Mana ada (Munas Golkar) versi Ancol. Itu tidak ada," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu 13 Desember 2014.
Meski demikian, Aziz yang merupakan pengurus Partai Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical mengaku, akan mempertimbangkan hal itu.
"Cuma minta kan? Kalau minta bisa ya (disetujui), bisa tidak," ujarnya.
Aziz menilai, meski Golkar versi Agung Laksono dianggap ilegal, pihaknya berharap, kubu Agung mau bergabung kembali ke dalam pengurusan Ical. Hal itu agar konsolidasi partai di tingkat daerah tidak terhambat.
Saat ditanya apakah dengan mempertimbangkan untuk menyetujui permintaan Agung 'merombak' fraksi di DPR bagian dari strategi politik Golkar menarik kembali kubu Agung? Azis enggan banyak berdalih?
"Itu kewenangan Ketum (Ical). Saya tidak ada kewenangan menyampaikan itu," ucapnya.
Seperti diketahui, pasca Munas Ancol, pengurus Golkar versi Agung niat mengubah susunan fraksi di DPR. Bahkan Agung telah menunjuk wakil Ketua umumnya, Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menjadi ketua Fraksi.
Mantan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini menegaskan, tidak mengakui ketua fraksi sebelumnya.
"Kita tunjuk Agus Gumiwang ketua fraksi DPR dan Mekeng sebagai sekretaris fraksi, tidak mengakui yang saat ini," kata Agung di DPP Golkar, Jakarta, Selasa 9 Desember.
0 comments:
Post a Comment